Bangkalan, Treenews.id - Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera pulang membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal tersebut guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui Dinas KBP3A rencana tersebut saat ini tengah berjalan dan mempersiapkan agar terbentuknya sinergitas dengan lembaga terkait. Sebab, pencangan tersebut akan melibatkan beberapa lembaga.
Selain itu, Naskah Akademik terhadap UPTD PPA sudah rampung dan selanjutkan akan menyiapkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan. Namun sebelumnya akan dilakukan sosialisasi dahulu ke masyarakat, baru setelah itu dilakukan realisasi
"Nanti OPD terkait seperti dari Polres, Kejaksaan dan Dinas Sosial akan ngantor disini dan pusat layanan terpadunya tetap ada di kita " Ujar Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, Sudiyo, Jum'at (11/10/24).
Dengan adanya UPTD PPA nantinya masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan jika didapati peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena layanannya akan tersentra.
Seperti diketahui, terdapat 28 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah memiliki UPTD PPA dan 10 Kabupaten/Kota belum memiliki UPTD PPA termasuk Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu, tingkat kekerasan kepada perempuan dan anak di Bangkalan setiap tahunnya cenderung meningkat. Berdasarkan data Dinas KBP3A untuk tahun 2021 tercatat ada 32 kasus, di tahun 2022 terdapat 37 kasus dan tahun 2023 bertambah jadi 40 kasus. Namun hal itu belum termasuk masyarakat yang tanpa lapor.
"Harapannya di bulan desember Kabupaten Bangkalan sudah memiliki UPTD PPA, tapi kemarin setelah dilihat dari paparannya Bapeda masih belum ada singkronisasi anggaran. Namun ini harus jalan dan yang penting tempatnya di patenkan dulu dan anggaran menyusul " Pungkasnya.
_(Ga/Sat/Luv)_
