Bangkalan, TREENEWS - Pasca pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah oleh PJ Bupati, sejumlah guru terlihat mendatangi Pendopo Agung. Setelah ditelusuri guru tersebut merupakan sebagian dari guru honorer SDN Tambegan I Kecamatan Arosbaya.
Saat diwawancarai oleh awak media, Malihah perwakilan guru honorer SDN Tambegan 1 mengungkapkan, bahwa kedatangannya adalah buntut dari dugaan pemotongan gaji yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap guru honorer selama 1 tahun.
"Kami ke sini mengadu ke bapak Bupati terkait pemotongan gaji guru honorer dan alhamdulillah beliau menanggapi dan akan menindaklanjuti kejadian tersebut " Ujarnya, Rabu (20/12/23).
Lanjut dia, bahwa sementara ini Kepala Sekolah SDN Tambegan 1 dibatasi kewenangannya serta diganti oleh koordinator wilayah Arosbaya, Agus Mardianto sebagai Pelaksana Harian Kepala Sekolah dan untuk ke depan pihaknya masih belum mengetahui.
"Untuk besaran potongan di BOP tertulis Rp 1,2 juta, tetapi realnya di kami 450 ribu ada yang 350 ribu dan juga ada yang 650 ribu. Untuk pemotongan ini kurang lebih sudah 2 tahun," Tuturnya.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris PGRI Bangkalan, Suraji menyayangkan dengan adanya dugaan pemotongan gaji yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Tambegan 1.
"Sebenarnya pemerintah sudah luar biasa kepada guru untuk mensejahterakan, jadi mestinya siapaun itu tidak boleh dilakukan pemotongan dan setoran, kalau memang haknya harus diterimakan atau diberikan" Ucapnya.
"Kita akan lakukan evaluasi dan juga nasehat kepada para kepala sekolah agar tidak melakukan pemotongan pemotongan kepada honorer. Kalau memang terbukti pasti akan ada sanksi baik itu administrasi ataupun pidana," Imbuhnya.
Sementara itu, PJ Bupati Bangkalan Arief M Edi mengatakan, bahwa pemotongan tersebut dikarenakan terdapat guru honorer yang tidak masuk dalam daftar dapodik, karena yang terdaftar sudah dianggarkan oleh pemerintah.
"Ternyata SD tersebut mengangkat guru-guru di luar daftar yang ditentukan, sehingga perlu pembiayaan diluar yang dianggarkan. Tapi apapun itu tetap pelanggaran dan saat ini sudah diperiksa oleh kejaksaan negeri dan inspektorat," Tuturnya.
"Sudah saya tunjuk pelaksana harian di sana oleh pak Agus untuk melaksanakan operasional di sekolah tersebut, namun untuk kepala sekolah pak Dwi hanya duduk tanda tangan secara administrasi saja," Imbuhnya.
Dikatakan dia, bahwa peristiwa tersebut merupakan kendala nasional, karena SDN Tambegan 1 adalah sekolah favorit, namun untuk managerialnya saat ini dikeluhkan karena tidak ada komunikasi yang baik.
"Saya tanya ke mereka, ternyata 1 kelas isinya 40 siswa dan itu tidak ideal sekali, kalau memang tidak mau pindah harusnya SD nya harus ada lebih dari 1 kelas karena idealnya dalam satu kelas ada maksimal 25 anak," Pungkasnya.
_(Ga/Sat/Luv)_
